Pembangunan Jangan Dikaitkan Politik

sumber:http://www.fajar.co.id/read-20121009192426-pembangunan-jangan-dikaitkan-politik

MAKASSAR, FAJAR
-- Perbaikan jalan di beberapa ruas sudah sangat jauh tertinggal. Bahkan, ratusan kilometer dalam kondisi rusak parah akibat tidak tersentuh perawatan selama 12 tahun. 
 Pinjaman Rp500 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah yang diharapkan Pemprov Sulsel dapat menutupi anggaran perbaikan jalan. Hanya saja, rencana pembangunan jalan di beberapa kabupaten mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Sulsel.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap tidak semua masalah dikaitkan dengan politik, terutama pembangunan. "Ini semua untuk kepentingan rakyat. Perbaikan infrastruktur dapat mempertahankan peningkatan ekonomi masyarakat secara konsisten," tuturnya.
 Jalan dalam kondisi rusak di Sulsel saat ini mencapai 280 kilometer. Pemerintah memang telah mengucurkan dana perbaikan jalan Rp900 miliar melalui APBN dan Rp300 miliar pada APBD.        
Anggaran APBN umumnya perbaikan jalan nasional di Sulsel, sedangkan APBD untuk perbaikan jalan provinsi yang hanya mampu untuk perbaikan jalan sepanjang 100 kilometer.
Setiap empat tahun, tutur Syahrul, ruas jalan seharusnya sudah direhabilitasi berat dan rehabilitasi total setiap tujuh tahun. Namun, keterbatasan anggaran membuat banyak ruas jalan yang tidak mendapat anggaran perbaikan selama 12 tahun.

"Sulsel sudah tertinggal hampir 12 tahun dan mulai terkejar dalam lima tahun. Jalanan tidak bisa terus dibiarkan kerusakannya. Apalagi, volume jalan terus meningkat luar biasa dan membutuhkan anggaran perbaikan," tutur Syahrul.

Dia berharap, permintaan pinjaman ke PIP tidak dikaitkan masalah politik, apalagi dengan pemilihan gubernur 2013. "Realisasinya juga paling 2013, sehingga momentumnya sudah lewat. Ini semua keinginan rakyat. Tetapi semua kembali lagi ke DPRD," katanya. 


Sebelumnya, tiga fraksi pendukung Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di DPRD Sulsel menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pinjaman Rp500 miliar oleh pemprov Sulsel. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Hanura. Ketidaksetujuan ketiga fraksi ini dianggap sebagai bukti ketidakberpihakan mereka terhadap pembenahan infrastruktur di Sulsel. Soalnya, anggaran pinjaman itu akan dialokasikan untuk perbaikan jalan dan beberapa infrastruktur di daerah. (rif/pap)